Bawaslu Wajo Perkuat Koordinasi dengan DPRD, Bahas Dukungan Kelembagaan dan Pengawasan Pemilu

WAJO, Bawaslu Wajo– Bawaslu Kabupaten Wajo menggelar rapat koordinasi bersama Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo di Kantor Bawaslu Wajo, Jalan Nangka, Kamis (7/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kelembagaan, penyelesaian sengketa pemilu, hingga dukungan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pengawasan pemilu di daerah.

Kegiatan itu turut dihadiri Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Adnan Jamal, Ketua Bawaslu Wajo Andi Hasnadi, Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Faurizah, Koordiv SDM, Organisasi, Pelatihan dan Diklat Andi Samsir, Koordiv Pencegahan Parmas dan Humas Andi Tenri Sampeang, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Wajo Andi Irasetiawati.

Dalam paparannya, Dr. Adnan Jamal menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pengawasan pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Ia menyebut Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu yang semakin kompleks.

“Pengawasan pemilu membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk DPRD, pemerintah daerah, media, dan masyarakat. Sinergi ini penting agar demokrasi berjalan lebih baik dan masyarakat mendapatkan kepastian serta keadilan dalam proses pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Adnan juga mendorong adanya ruang diskusi dan evaluasi terkait desain pengawasan pemilu ke depan, termasuk penguatan regulasi dan efektivitas penanganan pelanggaran maupun sengketa pemilu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Wajo, Andi Hasnadi, menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi lembaganya, khususnya terkait kondisi kantor dan keterbatasan fasilitas penunjang kerja pengawasan.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi kantor Bawaslu Wajo saat ini masih membutuhkan perhatian serius, terutama ketika musim hujan yang menyebabkan area kantor terdampak banjir.

“Kami berharap ada dukungan dari DPRD dan pemerintah daerah agar kondisi kelembagaan Bawaslu dapat lebih representatif. Dengan jumlah personel dan beban pengawasan yang cukup besar, tentu dibutuhkan fasilitas yang memadai,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Wajo Amshar A. Timbang menyatakan DPRD siap mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam hal penganggaran dan dukungan administrasi aset daerah.

Menurutnya, keberadaan kantor yang layak menjadi kebutuhan penting mengingat luasnya cakupan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo yang melibatkan ratusan desa dan kelurahan.

“Pada prinsipnya DPRD siap membantu sepanjang proses dan pengusulan administrasinya berjalan. Kami memahami beban pengawasan yang diemban Bawaslu sangat besar, sehingga fasilitas kerja yang layak memang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Amshar juga menyoroti dinamika regulasi kepemiluan yang dinilainya sering berubah dalam waktu singkat sehingga menyulitkan penyelenggara maupun peserta pemilu untuk beradaptasi.

“Perubahan aturan yang terlalu cepat tentu membuat proses sosialisasi dan penyesuaian di lapangan menjadi berat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu,” tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Bawaslu dan DPRD dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Wajo.